JOGJAHOLIC.COM – Gubernur DIY Sri Sultan HB X kembali menekankan visi misi lima tahun ke depan untuk menjadikan wilayah selatan sebagai ‘wajah’ DIY.
Pihak legislatif menyatakan rekayasa sosial (social engineering) harus menjadi prioritas, karena untuk mengubah budaya butuh proses panjang dan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik.
Sultan menyatakan sesuai visi ‘Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja,
prioritas program dan kegiatan harus diarahkan pada satuan-satuan wilayah yang ‘tertinggal’, khususnya untuk wilayah Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo melalui pendekatan spasial secara terpadu.
”Tema visi dan misi tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan lima tahun ke depan,
melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY,” kata Sultan dalam Pidato Perdana Gubernur DIY Masa Jabatan 2017-2022 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Senin (16/10/2017).
Untuk melaksanakan arah misi ini, dilakukan dengan memajukan wilayah-wilayah pinggiran dan terpencil.
Prioritas lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan pengembangan programprogram besar
melalui pengembangan Kawasan Industri Sentolo, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan untuk di wilayah selatan DIY perlu mendapatkan penekanan utamanya terkait visi dan misi kemaritiman,
dengan memastikan potensi laut sebagai halaman depan bisa dikelola dengan baik.
”Ke depan, Pemda kita harapkan membuat strategi untuk pengembangan ekonomi maritim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur agar memiliki kemampuan bekerja mengelola semua potensi kelautan secara profesional,” katanya.
Menurut Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan, visi misi tersebut bukan semata hanya membangun yang sifatnya fisik,
namun harus dilakukan rekayasa sosial. Masyarakat harus diajak rembuk bersama-sama, bahwasanya di pesisir selatan akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat peradaban dengan cara tertentu.
”Tidak bisa ujug-ujug dibangun infrastruktur dan masyarakat diberi instruksi begitu saja. Kita mau membangun peradaban baru, berarti mengubah budaya. Harus dilakukan social engineering agar budaya ini betul-betul tumbuh. Budaya tidak bisa seperti Bandung Bondowoso yang sekejap jadi,” urai Dharma.
